adminPertanyaan “Siapa mengawasi pengawas?” menemukan jawaban dalam struktur organisasi Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan, atau yang lebih dikenal sebagai Propam. Institusi ini dibentuk sebagai perisai internal yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakan disiplin. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap personel kepolisian mematuhi kode etik profesi dan menjaga Akuntabilitas Anggotanya.
Propam memiliki tiga fungsi utama yang saling terkait. Pertama, fungsi profesi (Subbid Wabprof) yang menangani pembinaan etika dan disiplin. Kedua, fungsi pengamanan (Subbid Paminal) yang melakukan intelijen dan pengawasan internal terhadap dugaan pelanggaran. Ketiga, fungsi pelayanan pengaduan (Subbid Yanma) yang menerima laporan dari masyarakat terkait penyimpangan perilaku, semuanya demi Akuntabilitas Anggotanya.
Mekanisme yang digunakan Propam dalam menjaga Akuntabilitas Anggotanya sangat berlapis. Proses dimulai dari penyelidikan awal terhadap laporan atau temuan pelanggaran. Jika ditemukan cukup bukti, kasus akan dilanjutkan ke sidang disiplin atau sidang kode etik profesi. Sidang ini bertujuan untuk memutuskan sanksi yang adil dan tegas sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh oknum.
Hukuman atau sanksi yang dijatuhkan Propam bervariasi, mulai dari teguran lisan, penundaan kenaikan pangkat, mutasi bersifat demosi, hingga sanksi paling berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Keputusan sanksi ini menunjukkan keseriusan institusi untuk membersihkan diri dari oknum yang merusak citra, demi menjamin Akuntabilitas Anggotanya di mata publik.
Dalam beberapa kasus besar yang melibatkan perhatian publik, peran Propam menjadi sangat krusial. Mereka bertindak sebagai penyidik dan pemeriksa awal sebelum kasus tersebut diserahkan kepada peradilan umum, jika unsur pidana ditemukan. Transparansi proses ini adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat yang sering tergerus akibat perilaku menyimpang oknum.
Tantangan terbesar yang dihadapi Propam dalam menjaga Akuntabilitas Anggotanya adalah isu internal. Terdapat potensi konflik kepentingan atau solidaritas korps yang dapat menghambat penegakan hukum yang objektif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan integritas tinggi dari setiap personel Propam dan dukungan penuh dari pimpinan tertinggi Polri.
Oleh karena itu, penguatan Propam harus terus dilakukan, baik dari sisi kewenangan, sumber daya manusia, maupun integritas. Pemberian kewenangan yang lebih luas dan pelatihan yang berkelanjutan akan memastikan Propam dapat bekerja secara efektif, independen, dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal.
Pada akhirnya, keberadaan Propam adalah refleksi dari komitmen Polri untuk mewujudkan Akuntabilitas Anggotanya dan menjadi institusi yang modern dan terpercaya. Mekanisme pengawasan yang kuat ini penting untuk memastikan bahwa aparat kepolisian selalu bertindak sesuai dengan hukum dan menjunjung tinggi etika profesi dalam melayani masyarakat.